JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat sepak bola, Tondo Widodo, menilai PSSI otoriter dengan seenaknya menerapkan peraturan dalam proses verifikasi calon ketua umum PSSI periode 2011-2015. Pernyataan Tondo berkaitan dengan hasil verifikasi Komite Pemilihan yang menggugurkan Arifin Panigoro dan George Toisutta sebagai calon ketua umum PSSI periode 2011-2015.
Timbul Thomas Lubis, selaku kuasa hukum Arifin-Toisutta, mengungkapkan, Arifin tidak lolos karena terlibat dalam Liga Primer Indonesia (LPI), sedangkan Toisutta tidak memenuhi persyaratan aktif di sepak bola selama lima tahun.
"Hal itu tidak ada dalam statuta FIFA. PSSI jelas otoriter karena mengendalikan peraturan seenaknya. Mereka ingin status quo," kata Tondo saat dihubungi Kompas.com, Minggu (20/2/2011) sore. "Bagaimana putra terbaik seperti Toisutta dianggap tidak layak bila dibandingan dengan Nurdin Halid yang pernah dua kali dipenjara. Padahal, sesuai amanat Kongres Sepakbola Nasional (KSN), PSSI diminta melakukan reformasi. Namun, yang terjadi ada orang-orang yang melakukan reformasi malah diganjal," lanjutnya.
Pemerintah, kata Tondo, harus campur tangan apabila Arifin-Toisutta masih diganjal saat melakukan banding ke Komite Banding. "Banding adalah peluang terakhir kita. Kalau mereka masih dijegal, pemerintah harus secara langsung turun tangan," ucap Tondo.
Dengan adanya intervensi pemerintah, PSSI bisa mendapatkan sanksi berat dari FIFA. "Kalau di-banned memang konsekuensi. Namun, kalau demi perubahan, kenapa tidak. Kita itu melawan siluman (PSSI) yang tidak bisa dilawan dengan konstitusi," tutur Tondo.
Timbul Thomas Lubis, selaku kuasa hukum Arifin-Toisutta, mengungkapkan, Arifin tidak lolos karena terlibat dalam Liga Primer Indonesia (LPI), sedangkan Toisutta tidak memenuhi persyaratan aktif di sepak bola selama lima tahun.
"Hal itu tidak ada dalam statuta FIFA. PSSI jelas otoriter karena mengendalikan peraturan seenaknya. Mereka ingin status quo," kata Tondo saat dihubungi Kompas.com, Minggu (20/2/2011) sore. "Bagaimana putra terbaik seperti Toisutta dianggap tidak layak bila dibandingan dengan Nurdin Halid yang pernah dua kali dipenjara. Padahal, sesuai amanat Kongres Sepakbola Nasional (KSN), PSSI diminta melakukan reformasi. Namun, yang terjadi ada orang-orang yang melakukan reformasi malah diganjal," lanjutnya.
Pemerintah, kata Tondo, harus campur tangan apabila Arifin-Toisutta masih diganjal saat melakukan banding ke Komite Banding. "Banding adalah peluang terakhir kita. Kalau mereka masih dijegal, pemerintah harus secara langsung turun tangan," ucap Tondo.
Dengan adanya intervensi pemerintah, PSSI bisa mendapatkan sanksi berat dari FIFA. "Kalau di-banned memang konsekuensi. Namun, kalau demi perubahan, kenapa tidak. Kita itu melawan siluman (PSSI) yang tidak bisa dilawan dengan konstitusi," tutur Tondo.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar